KPK Minta Pemerintah Percepat Pembahasan RUU Perampasan Aset

bet bola

Bet Bola Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyampaikan pendapatnya kepada pemerintah mengenai paket kebijakan hukum. Kepada pemerintah, KPK mendorong dipercepatnya pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) mengenai perampasan aset. Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif menekankan pentingnya aturan perampasan aset. Tak hanya untuk membantu kerja KPK, Syarief mengatakan, aturan perampasan aset juga dapat membantu kerja KPK, dan penegak hukum lain. “Khusus yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi, kami ingin RUU perampasan aset koruptor itu yang di DPR bisa segera diselesaikan karena itu akan sangat membantu kerja polisi, jaksa KPK. Termasuk PPATK,” kata Syarif di Jakarta, Kamis (6/10). Syarif mengungkapkan, perampasan aset ini telah lama dibahas di DPR, namun tidak pernah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas). Untuk itu, KPK meminta pemerintah memasukkan percepatan pembahasan RUU tersebut dalam paket kebijakan hukum yang sedang disusun. “Sebenarnya RUU ini sudah lama tapi belum pernah masuk prolegnas. Karena itu kami mengupayakan menyampaikan ke Presiden bahwa tentang perampasan aset ini penting bukan hanya untuk KPK, tapi juga polisi, dan jaksa,” katanya. Syarif optimistis kerja KPK dalam memberantas korupsi akan semakin baik dengan adanya aturan perampasan aset. Dicontohkan, dengan aturan ini, aset milik penyelenggara negara maupun masyarakat yang tidak bisa jelas asal-usulnya dapat dianggap sebagai bagian dari harta negara. Selain itu, perampasan aset dapat dilakukan terhadap harta milik seseorang yang kepemilikannya bukan atas nama orang tersebut. “Dengan asset recovery itu seseorang yang tidak bisa menjelaskan dari mana asal usul hartanya bisa dianggap bagian dri harta negara. Di RUU asset recovery itu perampasan aset itu berhubungan dengan aset yang dimiliki bukan atas namanya tapi sebenarnya punya dia. Nanti akan diperjelas,” paparnya. Selain soal RUU perampasan aset, KPK juga meminta pemerintah mencabut sejumlah peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih. Termasuk aturan-aturan yang tumpang tindih di sektor sumber daya alam. “Kami diminta pendapat pemerintah tentang paket kebijakan hukum ini ada beberapa hal. Salah satunya adalah menghilangkan beberapa peraturan perundangan yang tumpang tindih misalnya di sektor sumber daya alam. Beberapa lainnya mereformasi sistem penyelesaian sengketa perpajakan yang selama ini belum transparan dan baik,” katanya. Diberitakan, pemerintah saat ini sedang menyusun paket kebijakan khusus di bidang hukum. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto mengatakan, paket kebijakan ini merupakan upaya pemerintah memperbaiki instrumen hukum, aparat penegak hukum, serta membangun budaya hukum yang kondusif. Paket kebijakan hukum ini diharapkan dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap hukum nasional mengingat banyaknya aparat penegak hukum yang justru tersangkut kasus hukum. Fana Suparman/PCN Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu