Grace Natalie bicara PSI

Jakarta ( News) – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi satu-satunya partai baru lolos verifikasi berbadan hukum di Kementerian Hukum dan HAM. Berikut perbincangan antara Grace Natalie —Ketua Umum PSI— mengenai daya tarik partai yang menyasar anak muda itu, hingga target mereka pada pemilihan presiden pada 2019. Tanya (T): Alasan Anda mendirikan Partai Solidaritas Indonesia? Jawab (J): Sederhana saja, awalnya teman-teman dan saya adalah orang apatis yang tidak tertarik sama sekali dengan politik apalagi partai. Tapi kita terinspirasi setelah melihat satu persatu sosok baru yang muncul. Ada Jokowi, Ahok, Ridwan Kamil, bu Risma. Jadi kami percaya pasti masih ada lagi orang-orang yang bagus. Semakin banyak pemimpin seperti itu di semua level — misalnya bupati, gubernur, wali kota— pasti akan lebih baik. Di mana-mana kita akan lihat perubahan. Kemudian, kalau melalui jalur independen, orang-orang bagus itu hanya bisa menempati posisi-posisi eksekutif di daerah. Kalau mau posisi di DPRD, legislatif, hingga pemilihan presiden kan harus lewat partai. Jadi kita harus buat partai, sebagai rumah atau kendaraan yang nyaman supaya orang yang punya potensi bagus di luar sana mau terjun ke ranah politik. Karena harus diakui, banyak orang yang malas untuk berurusan sama politik karena punya image negatif terhadap partai. Image masuk partai itu, “harus siapin uang berapa nih?” Harus siap buang-buang uang banyak. Kalau uang ada, yang mereka pikir, “Saya harus punya backing -an siapa nih? Supaya tidak dimakan serigala-serigala lain dalam partai.” Kalau kita sering complain lihat kultur partai politik yang buruk, ayo bikin yang baru saja. Mulai dari awal, set values dan kebiasaan kultur baik supaya orang tidak alergi lagi untuk terjun ke politik. T: Apa arti simbol mawar di lambang PSI? J: Mawar putih itu lambang solidaritas internasional, jadi kami pikir itu PSI banget. Mawar juga lebih feminin. Meski partai ini bukan partai perempuan, tapi mengakomodasi lebih banyak perempuan dari partai yang ada. Kami ingin lebih friendly sama perempuan yang kesannya bukan jadi pemain utama di politik, cuma penghias atau menuh-menuhin kewajiban 30 persen. T: Apa yang khas dari PSI? Mengapa ada batasan umur untuk pengurus? Bagaimana untuk mereka yang ingin bergabung tapi sudah tidak muda? (PSI menetapkan batas usia 45 tahun untuk jadi pengurus). J: Sudah di atas umur itu (45 tahun) boleh jadi anggota. Batasan umur hanya untuk pengurus karena partai yang ada sekarang ada problem regenerasi. Peraturan seperti itu biar kami pendirinya nanti mau tidak mau harus ikut dengan peraturan itu, harus lengser juga pada umur sekian. Selain batasan umur, ada peraturan PSI ini hanya menerima anak-anak muda semua yang belum pernah punya pengalaman di partai politik. Kalau pernah aktif di partai lain tidak boleh, kami tidak mau jadi daur ulang. Ini jadi ciri khas dan pembeda utama PSI. Semua pengurus tidak pernah jadi pengurus harian partai politik. Kami banyak mendapat pertanyaan soal pembiayaan partai. Kami mengakalinya dengan cara ini. Para pengurus berkontribusi, rumah-rumah mereka jadi kantor-kantor PSI yang dipakai gratis. Kami mencoba untuk mematahkan cara-cara lama yang dipakai, yang bikin politik jadi mahal, tertutup untuk orang luas karena ada barrier. Anak muda biasanya tidak takut mencoba hal baru. Kalau ada pemilih senior berjiwa muda, mau share apa yang sedang diperjuangkan dengan PSI, mereka bisa saja tertarik. T: Ketua Partai biasanya orang yang sangat mapan dari segi ekonomi karena banyak yang harus dibiayai. Bagaimana dengan Anda? Itu yang ingin kami patahkan. Politik sehat itu semua orang harus berkontribusi. Kecil atau besar tidak masalah, sesuai kemampuan masing-masing. Dan itu tidak terbatas pada pengurus. Kami minta rumah kalian (pengurus) dipakai gratis (untuk kantor) jadi mengurangi biaya. Kami juga melakukan fundraising. Kami pernah mengumpulkan dana lewat kitabisa.com untuk Kopdarnas. Di situ semua kan bisa berpartisipasi, bahkan senilai Rp20.000 pun bisa. Ke depan, kami akan buat PSI Shop dimana (yang yang dijual berasal) dari seluruh daerah, kabupaten, provinsi yang berbeda-beda yang punya keunikan masing. Ini sekalian membantu pedagang kecil dan menengah. Nanti akan di-launching dalam waktu dekat. Modalnya bukan uang, tapi kreativitas. Dengan ide-ide kreatif, kami mencoba mengakali cari uang. Kalau sudah menjalani PSI, uang bisa dicari. Yang lebih susah itu mencari orang yang mau komitmen, disiplin, kerja keras dan jalan bareng-bareng. Kami buka kesempatan untuk siapa yang mau kontribusi. Contohnya, kami mendukung pak Ahok untuk ngumpulin KTP dengan aplikasi GoAhok. Kalau bayar orang pasti mahal bikin aplikasi. Kami mencari dari jaringan pertemanan, komunikasikan dengan yang mau mendukung. Kalau ramai-ramai, beban berat jadi ringan. Dan kita ingin agar semakin banyak orang yang punya “saham” PSI. Kalau mereka kontribusi kan jadi merasa memiliki karena sudah menyumbangkan sesuatu. T: Berapa anggota terdaftar PSI saat ini? J: Kami baru dua tahun berdiri, anggotanya belum terlalu banyak, saat ini sekitar 10.000 an. Jumlah pengurus 25.000 di seluruh Indonesia. Setelah lolos verifikasi, kami fokus ke perekrutan anggota karena syarat dari KPU 2017 ada jumlah anggota. T: Berapa jumlah DPP dan DPD? J: DPP satu di Jakarta, jumlahnya hanya sembilan orang. Memang sedikit dibandingkan dengan parpol lain. Tapi pertimbangan kami adalah makin banyak orang yang harus diurus, pengambilan keputusan semakin lama, koordinasi makin ruwet, semakin besar potensi konflik. Bikin yang ramping-ramping saja deh sesuai yang diminta Kemenkumham. DPD kabupaten kota, kami punya 514. Kecamatan totalnya 7000 sekian, sudah hampir semuanya juga. Kepengurusan di provinsi hanya tujuh orang, terdiri dari satu ketua, dua wakil ketua, sekretaris dan bendahara. Di tingkat kabupaten kota ada lima orang sedangkan tingkat kecamatan hanya tiga orang. T: Langkah selanjutnya setelah lolos verifikasi Kementerian Hukum dan HAM? J: Harus mulai bersiap untuk verifikasi KPU karena lebih berat syaratnya dari Kemenkumham. Buat kami, verifikasi Kemenkumham adalah ajang latihan untuk verifikasi KPU. Syarat verifikasi Kemenkumham adalah kepengurusan harus mencakup 100 persen provinsi, 75 persen kebupaten/kota, 50 persen dari jumlah kecamatan. Sementara KPU semuanya harus 100 persen. T: Apakah PSI tetap mendukung Ahok di Pilkada DKI walau di luar struktur partai pendukung? J: Tetap dong. Memang dari awal ceritanya PSI ingin melihat sebanyak-banyaknya pemimpin bagus di daerah. Di Jakarta, menurut kami Ahok memenuhi itu, mulai dari kompetensi, track record yang baik, kerjaan dia di DKI kelihatan ada perubahan. Kami juga dukung dari mengumpulkan KTP. T: PSI pernah mengadakan inisiatif jemput KTP untuk Ahok. Bagaimana hubungan dengan mereka yang dulu tergabung dalam Teman Ahok? J: Komunikasi terus dijaga dan ada kerja bareng dengan kami. Ada sebagian dari Teman Ahok jadi relawan PSI dan bahkan jadi pengurus. Kan Teman Ahok ada banyak, selain jubir yang sering muncul di media, ada juga yang di belakang layar. Ada juga yang tertarik dengan perjuangan PSI. Editor: Aditia Maruli COPYRIGHT © 2016

Sumber: AntaraNews